HTML Diff
0 added 0 removed
Original 2026-01-01
Modified 2026-03-08
1 <blockquote><p><em>Artikel<strong><a>Ekonomi kelas 11</a></strong>kali ini akan membahas tentang alasan APBN/APBD bisa dikorupsi. Dalam artikel ini juga akan dijelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan dari APBN/APBD.</em></p>
1 <blockquote><p><em>Artikel<strong><a>Ekonomi kelas 11</a></strong>kali ini akan membahas tentang alasan APBN/APBD bisa dikorupsi. Dalam artikel ini juga akan dijelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan dari APBN/APBD.</em></p>
2 </blockquote><p>-</p>
2 </blockquote><p>-</p>
3 <p>Apa sih yang terlintas di kepala kamu kalau kamu membaca kata “uang”? Bagi beberapa orang, tentu uang merupakan suatu hal yang sangat penting. Bayangkan saja, kalau kamu mau beli sesuatu tapi kamu<em>nggak</em>ada duit. Apa yang kamu rasakan?</p>
3 <p>Apa sih yang terlintas di kepala kamu kalau kamu membaca kata “uang”? Bagi beberapa orang, tentu uang merupakan suatu hal yang sangat penting. Bayangkan saja, kalau kamu mau beli sesuatu tapi kamu<em>nggak</em>ada duit. Apa yang kamu rasakan?</p>
4 <p>Nah, adanya perasaan kekurangan uang yang terjadi secara terus-menerus, bisa mendorong seseorang untuk melakukan praktik korupsi saat dewasa. Wah, bisa gitu ya? Iya, karena merasa<em>nggak</em>cukup terus dan kurang bersyukur. Lebih parahnya lagi<em>nih</em>, kalo nanti orang ini duduk di suatu jabatan,<em>eh</em>malah dimanfaatin buat melakukan korupsi.</p>
4 <p>Nah, adanya perasaan kekurangan uang yang terjadi secara terus-menerus, bisa mendorong seseorang untuk melakukan praktik korupsi saat dewasa. Wah, bisa gitu ya? Iya, karena merasa<em>nggak</em>cukup terus dan kurang bersyukur. Lebih parahnya lagi<em>nih</em>, kalo nanti orang ini duduk di suatu jabatan,<em>eh</em>malah dimanfaatin buat melakukan korupsi.</p>
5 <p>Nah, kamu tentu ingat<em>kan,</em>ada kasus korupsi yang cukup menghebohkan terkait penyaluran dana bantuan sosial pandemi yang dilakukan Menteri Sosial. Kira-kira kenapa ya dana APBN bisa dikorupsi? Kenapa bisa terjadi hal tersebut? Emang apa<em>sih</em>APBN itu? Fungsi dan tujuannya untuk apa? Nah, nanti selain membahas tentang APBN, kita juga tentunya bakal ngebahas tentang APBD. Penasaran?</p>
5 <p>Nah, kamu tentu ingat<em>kan,</em>ada kasus korupsi yang cukup menghebohkan terkait penyaluran dana bantuan sosial pandemi yang dilakukan Menteri Sosial. Kira-kira kenapa ya dana APBN bisa dikorupsi? Kenapa bisa terjadi hal tersebut? Emang apa<em>sih</em>APBN itu? Fungsi dan tujuannya untuk apa? Nah, nanti selain membahas tentang APBN, kita juga tentunya bakal ngebahas tentang APBD. Penasaran?</p>
6 <p><em>Keep scroll</em>ya,<em>guys!</em></p>
6 <p><em>Keep scroll</em>ya,<em>guys!</em></p>
7 <p>Baca Juga:<a>Perusahaan Dagang: Ciri, Jenis, &amp; Karakteristiknya</a></p>
7 <p>Baca Juga:<a>Perusahaan Dagang: Ciri, Jenis, &amp; Karakteristiknya</a></p>
8 <p>Apa<em>sih</em>itu APBN? APBN ini singkatan dari<strong>Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</strong>.</p>
8 <p>Apa<em>sih</em>itu APBN? APBN ini singkatan dari<strong>Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</strong>.</p>
9 <p>Kalau APBD adalah singkatan dari<strong>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</strong>. Ada dua pengertian yang bisa kita jadikan dasar untuk merumuskan pengertian APBN.</p>
9 <p>Kalau APBD adalah singkatan dari<strong>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</strong>. Ada dua pengertian yang bisa kita jadikan dasar untuk merumuskan pengertian APBN.</p>
10 <p>Pertama,<strong>Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23</strong>menjelaskan bahwa,<strong>Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara</strong>ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p>
10 <p>Pertama,<strong>Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23</strong>menjelaskan bahwa,<strong>Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara</strong>ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p>
11 <p>Kedua, dalam<strong>Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1</strong>menjelaskan yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah<strong>rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat</strong>.</p>
11 <p>Kedua, dalam<strong>Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1</strong>menjelaskan yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah<strong>rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat</strong>.</p>
12 <p>Nah, dari pengertian dasar diatas tadi dapat kita simpulkan,<strong>APBN adalah daftar yang memuat rincian berbagai sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam satu tahun</strong>.</p>
12 <p>Nah, dari pengertian dasar diatas tadi dapat kita simpulkan,<strong>APBN adalah daftar yang memuat rincian berbagai sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam satu tahun</strong>.</p>
13 <p>Kalau APBN itu kan berasal dari pemerintah pusat, nah pemerintah daerah baik di tingkat I (provinsi) maupun II (kota/kabupaten) juga membuat daftar anggaran yang disebut dengan APBD.</p>
13 <p>Kalau APBN itu kan berasal dari pemerintah pusat, nah pemerintah daerah baik di tingkat I (provinsi) maupun II (kota/kabupaten) juga membuat daftar anggaran yang disebut dengan APBD.</p>
14 <p>Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006, APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, lalu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>
14 <p>Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006, APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, lalu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>
15 <p>Baca Juga:<a>Apa Saja Tahap Pencatatan Akuntansi Perusahaan Jasa?</a></p>
15 <p>Baca Juga:<a>Apa Saja Tahap Pencatatan Akuntansi Perusahaan Jasa?</a></p>
16 <h2>Perbedaan APBN dan APBD</h2>
16 <h2>Perbedaan APBN dan APBD</h2>
17 <p>Jadi apa perbedaan APBN dan APBD? Seperti yang sudah dijelaskan di atas ya, perbedaan APBN dan APBD adalah dari lingkup cakupannya.</p>
17 <p>Jadi apa perbedaan APBN dan APBD? Seperti yang sudah dijelaskan di atas ya, perbedaan APBN dan APBD adalah dari lingkup cakupannya.</p>
18 <p>APBN adalah anggaran pendapatan berskala nasional atau negara. Sementara APBD, adalah anggaran berskala regional di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota.</p>
18 <p>APBN adalah anggaran pendapatan berskala nasional atau negara. Sementara APBD, adalah anggaran berskala regional di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota.</p>
19 <h2>Fungsi Serta Tujuan APBN dan APBD</h2>
19 <h2>Fungsi Serta Tujuan APBN dan APBD</h2>
20 <p>APBN dan APBD itu kan disusun supaya sasaran pembangunan dalam jangka waktu satu tahun dapat tercapai. Kebayang<em>nggak</em>sih kalo APBN dan APBD tersebut dikorupsi? Apa yang bakalan terjadi?</p>
20 <p>APBN dan APBD itu kan disusun supaya sasaran pembangunan dalam jangka waktu satu tahun dapat tercapai. Kebayang<em>nggak</em>sih kalo APBN dan APBD tersebut dikorupsi? Apa yang bakalan terjadi?</p>
21 <p>Yaa, fungsi-fungsi dari APBN dan APBD tidak akan berjalan secara maksimal. Hmm, ngomong-ngomong tentang fungsi APBN dan APBD, ternyata ada enam fungsi,<em>lho</em>.</p>
21 <p>Yaa, fungsi-fungsi dari APBN dan APBD tidak akan berjalan secara maksimal. Hmm, ngomong-ngomong tentang fungsi APBN dan APBD, ternyata ada enam fungsi,<em>lho</em>.</p>
22 <p>Baca Juga:<a>Tahapan Pengikhtisaran Akuntansi pada Perusahaan Jasa</a></p>
22 <p>Baca Juga:<a>Tahapan Pengikhtisaran Akuntansi pada Perusahaan Jasa</a></p>
23 <p>Berikut penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut ya,<em>Guys!</em></p>
23 <p>Berikut penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut ya,<em>Guys!</em></p>
24 <h3>1. Fungsi Otorisasi</h3>
24 <h3>1. Fungsi Otorisasi</h3>
25 <p>Fungsi ini menjadi<strong>dasar untuk negara/daerah dalam pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran pada tahun yang direncanakan</strong>.</p>
25 <p>Fungsi ini menjadi<strong>dasar untuk negara/daerah dalam pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran pada tahun yang direncanakan</strong>.</p>
26 <h3>2. Fungsi Perencanaan</h3>
26 <h3>2. Fungsi Perencanaan</h3>
27 <p>APBN/APBD dibuat sebagai<strong>pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun anggaran yang direncanakan</strong>.</p>
27 <p>APBN/APBD dibuat sebagai<strong>pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun anggaran yang direncanakan</strong>.</p>
28 <h3>3. Fungsi Pengawasan</h3>
28 <h3>3. Fungsi Pengawasan</h3>
29 <p>Nah, APBN/APBD juga menjadi<strong>pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan atau belum</strong>?</p>
29 <p>Nah, APBN/APBD juga menjadi<strong>pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan atau belum</strong>?</p>
30 <h3>4. Fungsi Alokasi</h3>
30 <h3>4. Fungsi Alokasi</h3>
31 <p>Fungsi ini dapat dikatakan sebagai<strong>penyediaan barang publik (sektor pembangunan)</strong>. APBN/APBD<em>kan</em>bersumber dari pajak,<em>nah</em>dialokasikan<em>deh</em>untuk membangun sarana umum yang nantinya bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Contohnya apa? Yaaa, paling mudah<em>sih</em>adanya<a><strong>pembangunan MRT (Mass Rapid Transit)</strong></a>.</p>
31 <p>Fungsi ini dapat dikatakan sebagai<strong>penyediaan barang publik (sektor pembangunan)</strong>. APBN/APBD<em>kan</em>bersumber dari pajak,<em>nah</em>dialokasikan<em>deh</em>untuk membangun sarana umum yang nantinya bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Contohnya apa? Yaaa, paling mudah<em>sih</em>adanya<a><strong>pembangunan MRT (Mass Rapid Transit)</strong></a>.</p>
32 <h3>5. Fungsi Distribusi</h3>
32 <h3>5. Fungsi Distribusi</h3>
33 <p>Artinya,<strong>dana yang akan digunakan itu</strong><strong><em>nggak</em></strong><strong>boleh terpusat di satu sektor atau daerah saja</strong>. Memang sih, saat ini masih terjadi ketimpangan atau prinsip keadilan belum dijalankan secara maksimal. Tapi, lambat laun di kemudian hari nanti, teman-teman kita yang ada di Papua, bisa saja merasakan transportasi massal seperti<em>Commuter Line</em>atau bahkan MRT.</p>
33 <p>Artinya,<strong>dana yang akan digunakan itu</strong><strong><em>nggak</em></strong><strong>boleh terpusat di satu sektor atau daerah saja</strong>. Memang sih, saat ini masih terjadi ketimpangan atau prinsip keadilan belum dijalankan secara maksimal. Tapi, lambat laun di kemudian hari nanti, teman-teman kita yang ada di Papua, bisa saja merasakan transportasi massal seperti<em>Commuter Line</em>atau bahkan MRT.</p>
34 <h3>6. Fungsi Stabilisasi</h3>
34 <h3>6. Fungsi Stabilisasi</h3>
35 <p>Adanya APBN/APBD<strong>dapat menstabilkan keadaan ekonomi</strong>. Contohnya begini, ketika harga barang dan jasa naik, pemerintah akan menaikkan pajak.<em>Nah</em>, dengan begitu jumlah uang yang beredar akan berkurang dan harga-harga bisa normal kembali.</p>
35 <p>Adanya APBN/APBD<strong>dapat menstabilkan keadaan ekonomi</strong>. Contohnya begini, ketika harga barang dan jasa naik, pemerintah akan menaikkan pajak.<em>Nah</em>, dengan begitu jumlah uang yang beredar akan berkurang dan harga-harga bisa normal kembali.</p>
36 <p>Pengeluaran dan penerimaan negara memiliki tujuan melaksanakan kegiatan kenegaraan yang pada akhirnya mencapai kemakmuran masyarakat. Begitu juga dengan tujuan APBD, yang akhirnya ya untuk kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di daerah semakin merata.</p>
36 <p>Pengeluaran dan penerimaan negara memiliki tujuan melaksanakan kegiatan kenegaraan yang pada akhirnya mencapai kemakmuran masyarakat. Begitu juga dengan tujuan APBD, yang akhirnya ya untuk kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di daerah semakin merata.</p>
37 <h2>Pengaruh APBN dan APBD Terhadap Perekonomian</h2>
37 <h2>Pengaruh APBN dan APBD Terhadap Perekonomian</h2>
38 <p>APBN dan APBD tentunya punya pengaruh juga <em>lho </em>terhadap perekonomian. Pengaruh APBN dan APBD terdapat pada<strong>sektor moneter</strong>,<strong>neraca pembayaran</strong>, dan<strong>pertumbuhan ekonomi</strong>. Pengaruh ini ada kaitannya juga dengan fungsi APBN dan APBD yang udah dibahas barusan.</p>
38 <p>APBN dan APBD tentunya punya pengaruh juga <em>lho </em>terhadap perekonomian. Pengaruh APBN dan APBD terdapat pada<strong>sektor moneter</strong>,<strong>neraca pembayaran</strong>, dan<strong>pertumbuhan ekonomi</strong>. Pengaruh ini ada kaitannya juga dengan fungsi APBN dan APBD yang udah dibahas barusan.</p>
39 <p>Kayak gimana <em>sih </em>pengaruhnya?</p>
39 <p>Kayak gimana <em>sih </em>pengaruhnya?</p>
40 <h3>Pengaruh APBN dan APBD terhadap sektor moneter</h3>
40 <h3>Pengaruh APBN dan APBD terhadap sektor moneter</h3>
41 <p>Kebijakan moneter kan kebijakan untuk <strong>mengatur jumlah uang beredar </strong>agar <strong>kestabilan ekonomi </strong>dapat terjaga. Nah, kebijakan moneter ini berkaitan dengan<strong>fungsi otorisasi</strong>yang dimiliki oleh APBN dan APBD.</p>
41 <p>Kebijakan moneter kan kebijakan untuk <strong>mengatur jumlah uang beredar </strong>agar <strong>kestabilan ekonomi </strong>dapat terjaga. Nah, kebijakan moneter ini berkaitan dengan<strong>fungsi otorisasi</strong>yang dimiliki oleh APBN dan APBD.</p>
42 <p>Ketika fungsi otorisasi ini dijalankan, maka akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar di masyarakat, bergantung pada kebijakan moneter yang telah dibuat oleh Bank Sentral.</p>
42 <p>Ketika fungsi otorisasi ini dijalankan, maka akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar di masyarakat, bergantung pada kebijakan moneter yang telah dibuat oleh Bank Sentral.</p>
43 <p>Pengaruhnya adalah, misal nih, bank sentral atau dalam hal ini Bank Indonesia menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka akan memicu terjadinya <strong>inflasi</strong>. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akan mengurangi pengeluaran APBN (mengurangi belanja).</p>
43 <p>Pengaruhnya adalah, misal nih, bank sentral atau dalam hal ini Bank Indonesia menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka akan memicu terjadinya <strong>inflasi</strong>. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akan mengurangi pengeluaran APBN (mengurangi belanja).</p>
44 <p><strong>Baca Juga:<a>Bagaimana Cara Menghitung Inflasi? | Ekonomi Kelas 11</a></strong></p>
44 <p><strong>Baca Juga:<a>Bagaimana Cara Menghitung Inflasi? | Ekonomi Kelas 11</a></strong></p>
45 <p>Sebaliknya, jika bank sentral mengurangi jumlah uang yang beredar, maka hal ini dapat memicu terjadinya <strong>deflasi</strong>. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akan menambah pengeluaran APBN (menambah belanja).</p>
45 <p>Sebaliknya, jika bank sentral mengurangi jumlah uang yang beredar, maka hal ini dapat memicu terjadinya <strong>deflasi</strong>. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akan menambah pengeluaran APBN (menambah belanja).</p>
46 <h3>Pengaruh APBN dan APBD terhadap neraca pembayaran</h3>
46 <h3>Pengaruh APBN dan APBD terhadap neraca pembayaran</h3>
47 <p>Masih ingat<strong><a>neraca pembayaran</a></strong>? Kamu boleh baca-baca dulu ya artikelnya kalo rada lupa. Terus, apa pengaruh APBN dan APBD terhadap neraca pembayaran?</p>
47 <p>Masih ingat<strong><a>neraca pembayaran</a></strong>? Kamu boleh baca-baca dulu ya artikelnya kalo rada lupa. Terus, apa pengaruh APBN dan APBD terhadap neraca pembayaran?</p>
48 <p>Di dalam neraca pembayaran, ada tiga kemungkinan ges. Pertama,<strong>terjadi defisit</strong>saat jumlah pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan. Kedua,<strong>kondisi berimbang</strong>saat jumlah pengeluaran sama dengan jumlah pendapatan. Ketiga,<strong>terjadi</strong><strong>surplus</strong>saat jumlah pengeluaran lebih kecil dibandingkan pendapatan.</p>
48 <p>Di dalam neraca pembayaran, ada tiga kemungkinan ges. Pertama,<strong>terjadi defisit</strong>saat jumlah pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan. Kedua,<strong>kondisi berimbang</strong>saat jumlah pengeluaran sama dengan jumlah pendapatan. Ketiga,<strong>terjadi</strong><strong>surplus</strong>saat jumlah pengeluaran lebih kecil dibandingkan pendapatan.</p>
49 <p>Dalam hal ini,<strong>APBN dan APBD berkaitan dengan transaksi penerimaan dan belanja hibah</strong>, serta<strong>pembiayaan luar negeri</strong>. Maksudnya gimana tuh?</p>
49 <p>Dalam hal ini,<strong>APBN dan APBD berkaitan dengan transaksi penerimaan dan belanja hibah</strong>, serta<strong>pembiayaan luar negeri</strong>. Maksudnya gimana tuh?</p>
50 <p>Surplus neraca pembayaran dapat terjadi saat pemerintah menerima hibah dari luar negeri, sementara defisit dapat terjadi saat pemerintah melakukan belanja hibah (memberikan hibah) ke luar negeri.</p>
50 <p>Surplus neraca pembayaran dapat terjadi saat pemerintah menerima hibah dari luar negeri, sementara defisit dapat terjadi saat pemerintah melakukan belanja hibah (memberikan hibah) ke luar negeri.</p>
51 <p>Selain itu, surplus neraca pembayaran dapat terjadi saat pemerintah memperoleh utang/pinjaman luar negeri, sementara defisit dapat terjadi saat pemerintah membayar utang/pinjaman luar negeri.</p>
51 <p>Selain itu, surplus neraca pembayaran dapat terjadi saat pemerintah memperoleh utang/pinjaman luar negeri, sementara defisit dapat terjadi saat pemerintah membayar utang/pinjaman luar negeri.</p>
52 <h3>Pengaruh APBN dan APBD terhadap pertumbuhan ekonomi</h3>
52 <h3>Pengaruh APBN dan APBD terhadap pertumbuhan ekonomi</h3>
53 <p>Terakhir, pengaruh APBN terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah ges, pertumbuhan ekonomi kan ditandai dengan <strong>adanya peningkatan pendapatan nasional</strong>. Peningkatan pendapatan ini dipengaruhi oleh<strong>peningkatan produksi barang dan jasa</strong>yang dihasilkan oleh masyarakat.</p>
53 <p>Terakhir, pengaruh APBN terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah ges, pertumbuhan ekonomi kan ditandai dengan <strong>adanya peningkatan pendapatan nasional</strong>. Peningkatan pendapatan ini dipengaruhi oleh<strong>peningkatan produksi barang dan jasa</strong>yang dihasilkan oleh masyarakat.</p>
54 <p>Dalam hal ini, APBN dan APBD <strong>dapat membantu peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat</strong>. Caranya, dengan memberikan bantuan berupa subsidi kepada produsen.</p>
54 <p>Dalam hal ini, APBN dan APBD <strong>dapat membantu peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat</strong>. Caranya, dengan memberikan bantuan berupa subsidi kepada produsen.</p>
55 <p>Hal ini dapat mengurangi biaya produksi, sehingga produsen dapat meningkatkan produksi barang dan jasa. Terus, pengaruhnya terjadi pertumbuhan ekonomi deh.</p>
55 <p>Hal ini dapat mengurangi biaya produksi, sehingga produsen dapat meningkatkan produksi barang dan jasa. Terus, pengaruhnya terjadi pertumbuhan ekonomi deh.</p>
56 <p>-</p>
56 <p>-</p>
57 <p>Nah, itu tadi penjelasan tentang kenapa sih APBN/APBD itu penting? Ternyata dari pengertian, fungsi, dan tujuannya saja sudah cukup menjelaskan kalau ternyata APBN dan APBD mempunyai keterkaitan dalam mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.</p>
57 <p>Nah, itu tadi penjelasan tentang kenapa sih APBN/APBD itu penting? Ternyata dari pengertian, fungsi, dan tujuannya saja sudah cukup menjelaskan kalau ternyata APBN dan APBD mempunyai keterkaitan dalam mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.</p>
58 <p>Supaya makin jago tentang pelajaran ekonomi, yuk belajar bersama guru privat Ekonomi terbaik di<a><strong>Ruangguru Privat Ekonomi</strong></a>! Belajar nggak cuma menyenangkan, tapi kamu juga bakal diajari konsepnya sampai paham!</p>
58 <p>Supaya makin jago tentang pelajaran ekonomi, yuk belajar bersama guru privat Ekonomi terbaik di<a><strong>Ruangguru Privat Ekonomi</strong></a>! Belajar nggak cuma menyenangkan, tapi kamu juga bakal diajari konsepnya sampai paham!</p>
59 <p>Para pengajar di Ruangguru Privat juga sudah terstandarisasi kualitasnya, loh. Kamu juga bisa pilih nih, mau diajarkan secara langsung (<em>offline</em>) atau daring (<em>online</em>). Fleksibel, kan? Untuk info lebih lanjut, cuss klik link berikut!</p>
59 <p>Para pengajar di Ruangguru Privat juga sudah terstandarisasi kualitasnya, loh. Kamu juga bisa pilih nih, mau diajarkan secara langsung (<em>offline</em>) atau daring (<em>online</em>). Fleksibel, kan? Untuk info lebih lanjut, cuss klik link berikut!</p>
60 <p><strong>Referensi:</strong></p>
60 <p><strong>Referensi:</strong></p>
61 <p>Alam S. 2014. Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI. Jakarta: Erlangga</p>
61 <p>Alam S. 2014. Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI. Jakarta: Erlangga</p>
62 <p>Naik 14%, Utang Pemerintah Capai Rp 4.227,78 T di Juni 2018. Hendaru Purnomo. CNBC Indonesia (daring). Tautan: https://www.cnbcindonesia.com/market/20180717190800-17-24036/naik-14-utang-pemerintah-capai-rp-422778-t-di-juni-2018</p>
62 <p>Naik 14%, Utang Pemerintah Capai Rp 4.227,78 T di Juni 2018. Hendaru Purnomo. CNBC Indonesia (daring). Tautan: https://www.cnbcindonesia.com/market/20180717190800-17-24036/naik-14-utang-pemerintah-capai-rp-422778-t-di-juni-2018</p>
63  
63