Penyimpangan Demokrasi Terpimpin pada Politik Luar Negeri
2026-03-08 21:02 Diff
https://www.ruangguru.com/blog/5-bentuk-penyimpangan-demokrasi-terpimpin-terhadap-politik-luar-negeri

Artikel Sejarah Kelas 9 ini membahas tentang Penyimpangan Demokrasi Terpimpin terhadap Politik Luar Negeri.

—

Kalian sudah tahu kan tentang sistem Demokrasi Terpimpin yang diberlakukan oleh Soekarno pada tahun 1959-1965? Yup! Sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran berpusat pada pemimpin negara.

Baca Juga: Kehidupan Indonesia di Masa Demokrasi Terpimpin | Sejarah Kelas 12

Saat itu Soekarno, memiliki dampak penyimpangan terhadap pancasila dan juga UUD 1945. Selain itu, bentuk penyimpangan demokrasi terpimpin juga terjadi lho terhadap pelaksanaan politik luar negeri.

Keputusan-keputusan serta pemikiran Soekarno yang sepihak kala itu, berpengaruh besar terhadap bangsa Indonesia di mata dunia luar. Apa saja sih keputusan-keputusan yang telah diambil oleh presiden pertama kita ini ya?

Sedikitnya terdapat 5 hal yang dianggap sebagai penyimpangan daripada sistem Demokrasi Terpimpin era Soekarno:

1. Indonesia membagi kekuatan politik dunia menjadi dua

a) NEFO (New Emerging Forces), yaitu negara-negara baru penentang imperialisme dan kapitalisme. Menurut Sukarno, NEFO adalah negara-negara yang baru merdeka dan cenderung berpaham sosialis. Bisa dibilang, NEFO adalah negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin, serta negara-negara berpaham sosialis.

b) OLDEFO (Old Established Forces), yaitu negara-negara Barat yang menganut imperialisme dan kapitalisme. Misalnya seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara kapitalis lainnya.

Kenapa disebut penyimpangan? Nah, menarik. Ini akan berkaitan juga dengan beberapa poin penyimpangan yang lain. Jadi, pada saat Perang Dingin, Indonesia kan termasuk ke dalam gerakan nonblok. Indonesia gak berpihak tuh, baik ke Blok Barat yang terdiri dari negara-negara kapitalisme dan Blok Timur yang terdiri dari negara-negara sosialis-komunis.

Tapi, dari pernyataan-pernyataan Sukarno, terlihat sikapnya yang justru lebih condong ‘membela’ negara sosialis yang notabane-nya sebagian merupakan negara Blok Timur.

2. Indonesia melaksanakan Politik Mercusuar

Politik mercusuar adalah politik yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai mercusuar bagi negara-negara NEFO. Dalam politik mercusuar, Sukarno berniat untuk menjadikan negara Indonesia setara dengan negara-negara maju.

Politik Mercusuar juga menjembatani negara-negara yang baru merdeka, negara-negara sosialis, dan negara-negara berkembang untuk mengemukakan gagasan.

Salah satu implementasi politik mercusuar adalah rencana penyelenggaraan Games of the New Emerging Forces atau GANEFO (yang menjadi tandingan Asian Games 1962).

Dalam persiapannya, Sukarno memerintahkan pembangunan Gelora Bung Karno (dan kompleks Senayan), Monumen Nasional, mall pertama Sarinah, Masjid Istiqlal, Hotel Indonesia, Monumen Pembebasan Irian Barat, Patung Selamat Datang, dan lain-lain.

GANEFO pun berhasil dilaksanakan pada 10–22 November 1963 dengan peserta dari negara-negara Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin.

Kelihatannya, mimpi Sukarno ini mantap banget gak sih guys? Kita jadi punya GBK, Sarinah, Monas, Istiqlal, dan bangunan-bangunan megah lainnya di Jakarta. Ditambah, mantap juga yaaa Indonesia pernah menyelenggarakan games setara Asian Games.

Tapi, ada sisi lain, ternyata pembangunan luar biasa yang dilaksanakan saat itu membuat kas negara jebol. Anggaran belanja meningkat drastis, tapi tidak ada pemasukan yang mampu mengimbangi. Besar pasak daripada tiang deh.

Hal ini mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi. Inflasi meningkat, kebutuhan sehari-hari juga jadi sulit dipenuhi. Rakyat juga yang jadi korban. Meskipun begitu, Sukarno tetap melanjutkan politik mercusuar untuk membuktikan kehebatan Indonesia sebagai ‘negara besar’.

Yaa jadi paradoks dong~

Baca Juga: 7 Penyimpangan Demokrasi Terpimpin terhadap Pancasila dan UUD 1945 | Sejarah Kelas 9

3. Konfrontasi dengan Malaysia

Presiden Soekarno menganggap bahwa Federasi Malaysia merupakan proyek Neo Kolonialisme Imperialisme (Nekolim) Inggris yang sangat membahayakan revolusi Indonesia. Pembentukan Federasi Malaysia juga merupakan bentuk imperialisme Barat di Asia.

Oleh sebab itu, Soekarno ingin Indonesia mencegah berdirinya Malaysia. Untuk mewujudkan cita-citanya, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta.

Setelah dikeluarkannya Dwikora, dibentuklah suatu komando penyerangan yang diberi nama Komando Mandala Siaga (Kolaga) di bawah pimpinan Marsekal Madya Oemar Dhani.

Isi Dwi Komando Rakyat

a) Perhebat ketahanan revolusi Indonesia.

b) Bantulah perjuangan rakyat di Malaysia, Singapura, Serawak, dan Sabah untuk menggagalkan negara boneka Nekolim Malaysia.

4. Indonesia Keluar dari Perserikatan Bangsa Bangsa

Penyebab utama Indonesia keluar dari PBB adalah diterimanya Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan (DK) tidak tetap PBB.

Saat Malaysia resmi menjadi anggota DK tidak tetap PBB, Presiden Soekarno kemudian berpidato di depan Sidang Umum PBB dengan judul “Membangun Dunia Kembali”. Pada saat itu PBB tetap menerima Malaysia menjadi anggota DK.

Atas dasar keputusan PBB tersebut, pada tanggal 7 Januari 1965 dengan terpaksa Presiden Soekarno memutuskan Indonesia keluar dari PBB. Secara resmi keluarnya Indonesia dari PBB dinyatakan oleh Menlu Subandrio. Keputusan Soekarno dengan keluarnya Indonesia dari PBB, membuat Indonesia semakin terkucil dari pergaulan internasional.

Apalagi, Inggris dan Australia mendukung Malaysia. Hal ini sangat merugikan dan sangat disayangkan.

Baca Juga: Cerita Awal Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Perkembangannya dari Masa ke Masa | Sejarah Kelas 11

5. Membentuk poros Jakarta-Pyongyang-Peking.

Buntut dari konfrontasi dengan Malaysia dan keluarnya Indonesia dari PPB ini adalah pembentukan poros Jakarta-Pyongyang-Peking. Poros ini dibentuk dengan tujuan mematahkan OLDEFO dan menggalang NEFO.

Poros ini dibentuk dalam pidato Sukarno tanggal 17 Agustus 1965, dengan tujuan memperkuat posisi Indonesia bersama negara-negara anti-imperialisme lainnya.

Jadi, menurut UUD 1945, politik luar negeri yang dianut bangsa Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif.

Bebas itu artinya Indonesia tidak memihak terhadap dua blok yang saat itu sedang konflik. Pada waktu itu, terjadi konflik antara Blok Barat dan juga Blok Timur, dan Indonesia tidak boleh memihak keduanya.

Kemudian, konsep aktif memiliki makna bahwa Indonesia senantiasa ikut serta aktif dan berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian dunia, bukan justru membuat ancaman terhadap perdamaian.

—

Nah, jika kalian ingin terus menambah pengetahuan tentang sejarah Indonesia, kamu bisa langganan Ruangbelajar sekarang juga, lho! Yuk belajar sambil ditemani video-video animasi interaktif, adaptif, dan seru!

Referensi:

Amaruli, Rabith Jihan. Poros Jakarta-Pyongyang-Peking [daring]. Tautan: https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Poros_Jakarta-Pyongyang-Peking (Diakses: 28 November 2024)

Utomo, Satrio Priyo. NEFO dan OLDEFO [daring]. Tautan: https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/NEFO_dan_OLDEFO (Diakses: 28 November 2024)

Utomo, Satrio Priyo. Proyek Mercusuar [daring]. https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Proyek_Mercusuar#:~:text=Politik%20Mercusuar%20bertujuan%20untuk%20menjadikan,memperjuangkan%20kemerdekaan%2C%20negara%2Dnegara%20sosialis (Diakses: 28 November 2024)

Artikel pertama terbit pada 4 Februari 2022 oleh Tedy Rizkha Heryansyah, kemudian diperbarui pada 28 November 2024 oleh Laras Sekar Seruni.