9 Kebijakan Ekonomi Indonesia di Masa Demokrasi Liberal
2026-03-08 23:56 Diff
https://www.ruangguru.com/blog/kehidupan-ekonomi-bangsa-indonesia-di-masa-demokrasi-liberal

Demokrasi Liberal dikenal sebagai masa ketika Indonesia mengalami pergantian kabinet yang cukup sering. Tapi kira-kira, bagaimana ya kondisi ekonomi di masa Demokrasi Liberal? Yuk, simak artikel Sejarah Kelas 12 ini!

—

“Duh, pengen beli baju tapi males ke mall. Beli di online shop aja deh”.

Sebagian besar dari kamu pasti pernah beli barang secara online. Mudah sekali, ya jika ingin melakukan transaksi ekonomi saat ini.

Tapi, pernah terbayang nggak gimana kehidupan ekonomi Indonesia di masa-masa awalnya merdeka? Pastinya nggak semudah saat ini. Nah, dalam artikel ini, kita akan membahas tentang perkembangan kehidupan ekonomi Bangsa Indonesia di masa demokrasi liberal. Simak, yuk untuk tahu bagaimana kondisi ekonomi di masa itu.

Suasana pertokoan di Indonesia di masa demokrasi liberal. (Sumber: kompasiana.com)

Sebagai “negara baru”, Indonesia masih harus banyak belajar dalam berbagai hal agar negaranya semakin kuat. Salah satunya adalah dalam bidang ekonomi.

Di masa demokrasi liberal, sering terjadi perubahan kabinet yang ternyata berdampak pada kehidupan ekonomi Indonesia saat itu. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, ada beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain:

1. Gunting Syafruddin

Kalau kamu pikir program ini adalah menggunting uang kertas, salah. Salah banget. Kebijakan ini merupakan pemotongan nilai uang.

Caranya dengan memotong uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya menjadi setengah. Kebijakan ini dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1950 oleh Menteri Keuangan saat itu, Syafruddin Prawiranegara.

Kebijakan ini dilakukan dengan cara menggunting uang kertas menjadi dua bagian, bagian kanan dan bagian kiri. Guntingan uang kertas bagian kiri tetap merupakan alat pembayaran yang sah dengan nilai separuh dari nilai nominal yang tertera, sedangkan guntingan uang kertas bagian kanan ditukarkan dengan surat obligasi pemerintah yang dapat dicairkan beberapa tahun kemudian.

Kebijakan ini dilakukan pemerintah guna mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dan menambah kas negara.

Ilustrasi kebijakan Gunting Syafruddin. Bagian kiri digunakan sebagai uang, bagian kanan bisa ditukarkan dengan obligasi. Djangan keliru, guys! (Sumber: kompas.com)

Baca Juga: Sejarah Kebijakan Gunting Syafruddin

Eh, tapi kalau saat ini, kamu jangan coba-coba gunting uang kamu ya, guys. Bisa-bisa kamu kena denda atau bahkan dipenjara karena melanggar undang-undang. Please, jangan sampe…

2. Gerakan Benteng

Kamu masih suka main benteng, gak, guys? (Sumber: nasional.okezone.com)

Salah lagi, guys! Sistem ekonomi gerakan benteng bukan seperti benteng yang di atas, ya, catet!

Sistem ekonomi gerakan benteng bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Program ini dicetuskan oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo, seorang ahli ekonomi Indonesia, yang dituangkan dalam program kerja Kabinet Natsir.

Pssst, beliau merupakan ayah dari Presiden Republik Indonesia ke-8, lho! Bapak Prabowo Subianto!

Baca Juga: 8 Urutan Presiden Indonesia: Wakil, Kabinet & Masa Jabatan

Back to the topic~ Pada dasarnya sistem ekonomi ini bertujuan untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dengan cara memberikan bantuan berupa kredit dan bimbingan konkret.

Sekitar 700 pengusaha dalam negeri telah mendapat bantuan kredit dari pemerintah. Namun, program ini tidak berjalan dengan baik karena kebiasaan konsumtif yang dimiliki oleh pengusaha dalam negeri. Banyak yang menggunakan dana kredit tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadinya.

Sumitro Djojohadikusumo. (Sumber: kompasiana.com)

3. Sistem Ekonomi Ali Baba

Sistem ekonomi Ali Baba diprakarsai oleh Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo menteri ekonomi pada masa Kabinet Ali I. Kabinet ini fokus pada kebijakan Indonesia dan mengutamakan kaum pribumi. Kata “Ali” mewakili pengusaha pribumi dan “Baba” mewakili pengusaha Tionghoa.

Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta nasional pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha nonpribumi. Namun, program ini gagal karena pengusaha pribumi masih miskin dibandingkan pengusaha nonpribumi.

Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo. (Sumber: wikiwand.com)

Baca Juga: Sejarah Sistem Demokrasi Liberal di Indonesia

4. Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek)

Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap dikirim seorang delegasi ke Jenewa, Swiss untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gde Agung tanggal 7 Januari 1956, adapun kesepakatan yang pada Finek adalah:

  1. Hasil KMB dibubarkan.
  2. Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral
  3. Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional

Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Pada tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanudin Harahap melakukan pembubaran Uni-Indonesia dan akhirnya tanggal 3 Mei 1956 Presiden Soekarno menandatangani pembatalan KMB.

5. Gerakan Asaat

Gerakan Asaat yang digagas oleh Mr. Asaat bertujuan melindungi perekonomian warga Indonesia asli dari persaingan dagang dengan pengusaha asing khususnya Tionghoa. Pada Oktober 1956, pemerintah menyatakan akan membuat lisensi khusus untuk para pengusaha pribumi.

6. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Ketidakstabilan politik dan ekonomi menyebabkan merosotnya ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Pada awalnya, kabinet menekankan pada program pembangunan ekonomi jangka pendek kemudian dibentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara.

Pada bulan Mei 1956, biro ini menyusun RPLT. Kalau di saat ini, mungkin sebutan yang sering digunakan adalah Renstra (Rencana Strategis) mungkin, yaa…

7. Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap)

Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo II, terjadi ketegangan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap).

Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena:

  1. adanya kesulitan dalam menentukan prioritas.
  2. Terjadi ketegangan politik.
  3. Timbul pemberontakan PRRI/ Permesta.

8. Nasionalisasi Perusahaan Asing

Selain kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pada warga negara Indonesia, perkembangan kehidupan ekonomi Bangsa Indonesia di masa demokrasi liberal juga tidak lepas dari kehadiran perusahaan-perusahaan asing yang dijadikan menjadi milik pemerintah Indonesia atau lebih dikenal dengan nasionalisasi. Tahap ini dimulai sejak Desember 1958 dengan dikeluarkannya undang-undang tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda.

Beberapa perusahaan asing yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia di antaranya adalah Bank Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij (Bank Dagang Negara), Bank De Nationale Handelsbank N. V (Bank Umum Negara), N.V Nederlandsche Handels Maatschappij (Bank Exim), Koninklijke Nederlands Indische Luchtvaart Maatschappij/KNILM (Garuda Indonesia), dll.

Pesawat KNILM. (Sumber: id.wikipedia.org)

9. Nasionalisasi de Javasche Bank

Kamu pernah jalan-jalan ke Kota Tua Jakarta lalu pergi ke Museum BI (Bank Indonesia)? Bangunan tersebut punya sejarah yang panjang sebagai saksi kehidupan ekonomi bangsa. Dulunya gedung itu milik Belanda, tepatnya milik de Javasche Bank.

Pada tanggal 19 Juni 1951, Kabinet Sukiman membentuk Panitia Nasionalisasi de Javasche Bank yang berdasarkan pada keputusan Pemerintah RI No. 122 dan 123. Pemerintah memberhentikan Dr. Houwing sebagai Presiden de Javasche Bank dan mengangkat Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai Presiden de Javasche Bank yang baru.

Pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkan Undang-Undang No. 24 tahun 1951 tentang Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Sentral, kemudian pada tanggal 1 Juli 1953, de Javasche Bank berganti menjadi Bank Indonesia.

de Javasche Bank di Batavia yang sekarang menjadi Museum Bank Indonesia di kawasan Kota Tua Jakarta. Hayo, siapa yang pernah foto-foto di sini? (Sumber: kompas.com).

—

Itu dia, guys, perkembangan kehidupan ekonomi Bangsa Indonesia di masa demokrasi liberal. Selain di bidang ekonomi, dalam bidang lainnya pun Bangsa Indonesia sudah berkembang. Untuk tahu apa saja perkembangannya saat itu, kamu bisa belajar lewat video animasi di ruangbelajar.

Referensi:

Abdurakhman. Pradono, A. Sunarti, L. Zuhdi, S. (2015) Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII. Jakarata: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sumber foto:

Ilustrasi suasana pertokoan Indonesia di masa demokrasi liberal [Daring]. Tautan: https://www.kompasiana.com/lazuarlazuar/583fc60df69273fe0ba9172a/glodok-riwayatmu-doeloe (Diakses: 27 November 2020)

Ilustrasi kebijakan Gunting Syafruddin [Daring]. Tautan: https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/11/100000569/gunting-syafruddin–latar-belakang-tujuan-dan-dampaknya?page=all (Diakses: 27 November 2020)

Ilustrasi main benteng [Daring]. Tautan: https://nasional.okezone.com/read/2017/05/04/337/1683274/top-files-simpan-gadget-game-console-yuk-main-bentengan (Diakses: 27 November 2020)

Foto Sumitro Djojohadikusumo [Daring]. Tautan: https://www.kompasiana.com/tahersaleh/59477a42ff2405060f52bed2/buku-buku-pilihan-prof-sumitro (Diakses: 27 November 2020)

Foto Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo [Daring]. Tautan: https://www.wikiwand.com/id/Daftar_Menteri_Dalam_Negeri_Indonesia (Diakses: 27 November 2020)

Foto Pesawat KNILM [Daring]. Tautan: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Opening_van_de_eerste_luchtlijn_van_de_K.N.I.L.M._op_Semarang_en_Bandoeng_in_november_1928_op_vliegveld_Tjililitan_bij_Batavia_Java_TMnr_10010932.jpg (Diakses: 27 November 2020)

Foto de Javasche Bank di Batavia [Daring]. Tautan: https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/05/134503269/apa-itu-oktroi-dalam-de-javasche-bank?page=all (Diakses: 27 November 2020)

Artikel ini diperbarui pada 5 Februari 2025.