0 added
0 removed
Original
2026-01-01
Modified
2026-03-08
1
<p>Sebelumnya RG Squad sudah tahu<em>dong</em>bagaimana proses terbentuknya Kabinet Djuanda. Kabinet ini mempunyai tugas untuk mengembalikan Irian Barat dan juga menyelesaikan permasalahan ekonomi.<em>Wah</em>berat juga ya RG Squad. Namun tenang<em>aja</em>, untuk mengatasi masalah tersebut, Perdana Menteri Djuanda beserta kabinetnya langsung membuat program kerja.</p>
1
<p>Sebelumnya RG Squad sudah tahu<em>dong</em>bagaimana proses terbentuknya Kabinet Djuanda. Kabinet ini mempunyai tugas untuk mengembalikan Irian Barat dan juga menyelesaikan permasalahan ekonomi.<em>Wah</em>berat juga ya RG Squad. Namun tenang<em>aja</em>, untuk mengatasi masalah tersebut, Perdana Menteri Djuanda beserta kabinetnya langsung membuat program kerja.</p>
2
<p>Kabinet Djuanda (9 April 1957 - 5 Juli 1959) (Sumber: kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id)</p>
2
<p>Kabinet Djuanda (9 April 1957 - 5 Juli 1959) (Sumber: kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id)</p>
3
<p>Kabinet Djuanda memiliki 5 pasal program kerja yang dikenal dengan nama Pancakarya.</p>
3
<p>Kabinet Djuanda memiliki 5 pasal program kerja yang dikenal dengan nama Pancakarya.</p>
4
<p>Berikut ini program-program kerja Kabinet Karya :</p>
4
<p>Berikut ini program-program kerja Kabinet Karya :</p>
5
<ol><li><p>Membentuk Dewan Nasional</p>
5
<ol><li><p>Membentuk Dewan Nasional</p>
6
</li>
6
</li>
7
<li><p>Normalisasi keadaan Republik Indonesia</p>
7
<li><p>Normalisasi keadaan Republik Indonesia</p>
8
</li>
8
</li>
9
<li><p>Melanjutkan pembatalan KMB</p>
9
<li><p>Melanjutkan pembatalan KMB</p>
10
</li>
10
</li>
11
<li><p>Memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia</p>
11
<li><p>Memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia</p>
12
</li>
12
</li>
13
<li><p>Mempercepat pembangunan</p>
13
<li><p>Mempercepat pembangunan</p>
14
</li>
14
</li>
15
</ol><p>Program pertama yang dilakukan kabinet ini adalah membentuk Dewan Nasional. Dewan Nasional sendiri adalah badan baru yang tugasnya menampung dan menyalurkan kekuatan-kekuatan non partai dan aspirasi yang ada dalam masyarakat. Terbentuknya Dewan Nasional ini tidak serta-merta mengurangi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara. Pergolakan di daerah-daerah terus berlangsung. Hal ini mengakibatkan bertambah parahnya sistem perekonomian nasional.</p>
15
</ol><p>Program pertama yang dilakukan kabinet ini adalah membentuk Dewan Nasional. Dewan Nasional sendiri adalah badan baru yang tugasnya menampung dan menyalurkan kekuatan-kekuatan non partai dan aspirasi yang ada dalam masyarakat. Terbentuknya Dewan Nasional ini tidak serta-merta mengurangi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara. Pergolakan di daerah-daerah terus berlangsung. Hal ini mengakibatkan bertambah parahnya sistem perekonomian nasional.</p>
16
<p>Untuk mengatasinya, pemerintah mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) di Gedung Proklamasi, Jalan Pegangsaan Timur No. 56, tanggal 10-14 September 1957. Munas itu membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, serta pembagian wilayah Republik Indonesia. Ketegangan yang terjadi antara pusat dan daerah juga antar kelompok masyarakat berhasil diatasi dengan baik.</p>
16
<p>Untuk mengatasinya, pemerintah mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) di Gedung Proklamasi, Jalan Pegangsaan Timur No. 56, tanggal 10-14 September 1957. Munas itu membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, serta pembagian wilayah Republik Indonesia. Ketegangan yang terjadi antara pusat dan daerah juga antar kelompok masyarakat berhasil diatasi dengan baik.</p>
17
<p>Dalam mengupayakan terwujudnya keputusan Munas, pada bulan Desember 1957 diselenggarakan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pada Munap ini disusun rencana pembangunan yang dapat memenuhi harapan daerah, RG Squad. Hal ini menjadi upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pembangunan yang belum dapat direalisasikan. Pasalnya, saat itu muncul berbagai peristiwa nasional yang harus segera ditangani oleh pemerintah, salah satunya yang paling genting adalah peristiwa Cikini.</p>
17
<p>Dalam mengupayakan terwujudnya keputusan Munas, pada bulan Desember 1957 diselenggarakan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pada Munap ini disusun rencana pembangunan yang dapat memenuhi harapan daerah, RG Squad. Hal ini menjadi upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pembangunan yang belum dapat direalisasikan. Pasalnya, saat itu muncul berbagai peristiwa nasional yang harus segera ditangani oleh pemerintah, salah satunya yang paling genting adalah peristiwa Cikini.</p>
18
<p>Pada tanggal 13 Desember 1957, keluarlah Deklarasi Djuanda yang berhasil mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia. Hal tersebut menjadi catatan gemilang dari Kabinet Karya<i>lho</i>RG Squad. Deklarasi Djuanda juga mengatur tentang laut pedalaman dan laut teritorial. Peraturan lama menyebutkan jika laut teritorial memiliki lebar 6 mil dari garis dasar sewaktu air surut. </p>
18
<p>Pada tanggal 13 Desember 1957, keluarlah Deklarasi Djuanda yang berhasil mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia. Hal tersebut menjadi catatan gemilang dari Kabinet Karya<i>lho</i>RG Squad. Deklarasi Djuanda juga mengatur tentang laut pedalaman dan laut teritorial. Peraturan lama menyebutkan jika laut teritorial memiliki lebar 6 mil dari garis dasar sewaktu air surut. </p>
19
<p>Jika Deklarasi Djuanda tentang laut teritorial diberlakukan, maka di wilayah Indonesia akan terdapat laut bebas seperti Laut Jawa, Laut Flores dan lain sebagainya. Melalui Deklarasi Djuanda itulah terciptanya<strong><a>Kesatuan Wilayah Indonesia</a></strong>, yaitu lautan dan daratan yang merupakan satu kesatuan.</p>
19
<p>Jika Deklarasi Djuanda tentang laut teritorial diberlakukan, maka di wilayah Indonesia akan terdapat laut bebas seperti Laut Jawa, Laut Flores dan lain sebagainya. Melalui Deklarasi Djuanda itulah terciptanya<strong><a>Kesatuan Wilayah Indonesia</a></strong>, yaitu lautan dan daratan yang merupakan satu kesatuan.</p>
20
<p><i>Nah,</i>saat demokrasi terpimpin terjadi, diumumkanlah Kabinet Kerja dengan Presiden Soekarno menjadi Perdana Menteri dan Djuanda sebagai Menteri Utama. Hal itu sekaligus menjadi momen jatuhnya kabinet karya Djuanda. Meskipun begitu, kabinet Djuanda telah menorehkan prestasi yang sangat gemilang RG Squad. </p>
20
<p><i>Nah,</i>saat demokrasi terpimpin terjadi, diumumkanlah Kabinet Kerja dengan Presiden Soekarno menjadi Perdana Menteri dan Djuanda sebagai Menteri Utama. Hal itu sekaligus menjadi momen jatuhnya kabinet karya Djuanda. Meskipun begitu, kabinet Djuanda telah menorehkan prestasi yang sangat gemilang RG Squad. </p>
21
<p>Buat tambahan pengetahuan RG Squad<i>nih,</i>jadi demokrasi terpimpin itu mengatur secara tegas tentang partai politik, di mana tidak boleh ada pejabat tinggi negara yang menjadi anggota partai politik. Kekuasaan Soekarno sebagai Presiden yang sangat besar, membuat demokrasi terpimpin menggusur demokrasi parlementer.</p>
21
<p>Buat tambahan pengetahuan RG Squad<i>nih,</i>jadi demokrasi terpimpin itu mengatur secara tegas tentang partai politik, di mana tidak boleh ada pejabat tinggi negara yang menjadi anggota partai politik. Kekuasaan Soekarno sebagai Presiden yang sangat besar, membuat demokrasi terpimpin menggusur demokrasi parlementer.</p>
22
<p>Ingin tahu dengan sistem pemerintahan masa Soekarno? Apa saja ya yang berhasil Soerkarno lakukan sebagai Presiden? RG Squad bisa bertanya dan mendapatkan penjelasan lengkap jika ikutan<strong><a>Brain Academy Online</a></strong>, lho!</p>
22
<p>Ingin tahu dengan sistem pemerintahan masa Soekarno? Apa saja ya yang berhasil Soerkarno lakukan sebagai Presiden? RG Squad bisa bertanya dan mendapatkan penjelasan lengkap jika ikutan<strong><a>Brain Academy Online</a></strong>, lho!</p>
23
<p><strong>Sumber Referensi:</strong></p>
23
<p><strong>Sumber Referensi:</strong></p>
24
<p>Hartanto, H. (2005)<em>Sejarah Pertentangan Soekarno-Hatta dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Politik Indonesia(1956-1965). Semarang: </em>Universitas Negeri Semarang [Daring]. Tautan:https://123dok.com/document/nzw1ekvq-sejarah-pertentangan-soekarno-pengaruhnya-terhadap-kebijakan-politik-indonesia.html (Diakses 27 November 2020)</p>
24
<p>Hartanto, H. (2005)<em>Sejarah Pertentangan Soekarno-Hatta dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Politik Indonesia(1956-1965). Semarang: </em>Universitas Negeri Semarang [Daring]. Tautan:https://123dok.com/document/nzw1ekvq-sejarah-pertentangan-soekarno-pengaruhnya-terhadap-kebijakan-politik-indonesia.html (Diakses 27 November 2020)</p>
25
<p>Simanjuntak, P. N. H. (2003). <i>Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi.</i>Jakarta: Djambatan</p>
25
<p>Simanjuntak, P. N. H. (2003). <i>Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi.</i>Jakarta: Djambatan</p>
26
<p><strong>Sumber Foto:</strong></p>
26
<p><strong>Sumber Foto:</strong></p>
27
<p>Foto ‘Kabinet Djuanda’. [Daring]. Tautan: https://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id/photo/?box=detail&id=261&from_box=list_245&hlm=1&search_tag=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=1&presiden=sukarno (Diakses: 27 November 2020)</p>
27
<p>Foto ‘Kabinet Djuanda’. [Daring]. Tautan: https://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id/photo/?box=detail&id=261&from_box=list_245&hlm=1&search_tag=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=1&presiden=sukarno (Diakses: 27 November 2020)</p>
28
<p><em>Artikel diperbaharui 27 November 2020</em></p>
28
<p><em>Artikel diperbaharui 27 November 2020</em></p>
29
29