0 added
0 removed
Original
2026-01-01
Modified
2026-03-08
1
<blockquote><p><em>Seperti apa penyimpangan demokrasi terpimpin yang terjadi terhadap pancasila dan UUD 1945? Yuk, cari tau jawabannya di artikel<a>Sejarah kelas 9</a>berikut ini!</em></p>
1
<blockquote><p><em>Seperti apa penyimpangan demokrasi terpimpin yang terjadi terhadap pancasila dan UUD 1945? Yuk, cari tau jawabannya di artikel<a>Sejarah kelas 9</a>berikut ini!</em></p>
2
</blockquote><p><em>-</em></p>
2
</blockquote><p><em>-</em></p>
3
<p>Pernahkah kamu mendengar tentang sistem demokrasi terpimpin? Sistem ini pernah diberlakukan oleh presiden pertama kita. Tahun 1959, Presiden Soekarno mengganti sistem demokrasi liberal dengan sistem demokrasi terpimpin, dan berlaku sampai tahun 1965.</p>
3
<p>Pernahkah kamu mendengar tentang sistem demokrasi terpimpin? Sistem ini pernah diberlakukan oleh presiden pertama kita. Tahun 1959, Presiden Soekarno mengganti sistem demokrasi liberal dengan sistem demokrasi terpimpin, dan berlaku sampai tahun 1965.</p>
4
<p>Kalian harus tahu nih, ketika sistem ini diberlakukan, kekuasaan presiden menjadi sangat besar, dan cenderung mengarah ke otoriter. Sehingga, selama pelaksanaan sistem tersebut, terdapat penyimpangan demokrasi terpimpin.</p>
4
<p>Kalian harus tahu nih, ketika sistem ini diberlakukan, kekuasaan presiden menjadi sangat besar, dan cenderung mengarah ke otoriter. Sehingga, selama pelaksanaan sistem tersebut, terdapat penyimpangan demokrasi terpimpin.</p>
5
<p>Bung Hatta pernah mengatakan kalau konsep demokrasi terpimpin bertujuan baik. Namun cara-cara dan langkah yang diambil, terlihat menyimpang dan jauh dari tujuan awal.</p>
5
<p>Bung Hatta pernah mengatakan kalau konsep demokrasi terpimpin bertujuan baik. Namun cara-cara dan langkah yang diambil, terlihat menyimpang dan jauh dari tujuan awal.</p>
6
<p>Pada faktanya, sistem demokrasi ini menyimpang dari UUD 1945 dan pancasila, salah satunya ketika Presiden Soekarno membubarkan DPR. Selain itu, ada tujuh penyimpangan lainnya yaitu:</p>
6
<p>Pada faktanya, sistem demokrasi ini menyimpang dari UUD 1945 dan pancasila, salah satunya ketika Presiden Soekarno membubarkan DPR. Selain itu, ada tujuh penyimpangan lainnya yaitu:</p>
7
<p>Baca Juga:<a>Bung Hatta, Pendiri Bangsa yang Lebih dari Bapak Koperasi Indonesia</a></p>
7
<p>Baca Juga:<a>Bung Hatta, Pendiri Bangsa yang Lebih dari Bapak Koperasi Indonesia</a></p>
8
<h2>1. Lembaga-lembaga negara mempunya inti Nasionalisme Agama Komunis (Nasakom)</h2>
8
<h2>1. Lembaga-lembaga negara mempunya inti Nasionalisme Agama Komunis (Nasakom)</h2>
9
<h2>2. Prosedur pembentukan MPRS</h2>
9
<h2>2. Prosedur pembentukan MPRS</h2>
10
<p>Karena anggota MPRS diangkat oleh presiden. Seharusnya dipilih melalui pemilu.</p>
10
<p>Karena anggota MPRS diangkat oleh presiden. Seharusnya dipilih melalui pemilu.</p>
11
<h2>3. Prosedur pembentukan DPAS</h2>
11
<h2>3. Prosedur pembentukan DPAS</h2>
12
<p>Karena lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh presiden dan diketuai oleh presiden. Padahal tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan memberi usulan kepada pemerintah.</p>
12
<p>Karena lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh presiden dan diketuai oleh presiden. Padahal tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan memberi usulan kepada pemerintah.</p>
13
<p>-</p>
13
<p>-</p>
14
<p><em>Sampai poin ini kamu sudah paham, belum? Nah, sebelum lanjut ke poin berikutnya, kalau kamu ada yang mau ditanyakan, kamu bisa lho bertanya dulu di Roboguru! Tinggal foto soal yang mau kamu tanyakan, lalu triiingg! Roboguru akan menjawab pertanyaanmu dengan jawaban yang tepat!</em></p>
14
<p><em>Sampai poin ini kamu sudah paham, belum? Nah, sebelum lanjut ke poin berikutnya, kalau kamu ada yang mau ditanyakan, kamu bisa lho bertanya dulu di Roboguru! Tinggal foto soal yang mau kamu tanyakan, lalu triiingg! Roboguru akan menjawab pertanyaanmu dengan jawaban yang tepat!</em></p>
15
<h2>4. Prosedur pembentukan DPRGR</h2>
15
<h2>4. Prosedur pembentukan DPRGR</h2>
16
<p>Karena anggota DPRGR ditunjuk oleh presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh presiden. Padahal kedudukan DPR dan presiden adalah seimbang. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan presiden.</p>
16
<p>Karena anggota DPRGR ditunjuk oleh presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh presiden. Padahal kedudukan DPR dan presiden adalah seimbang. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan presiden.</p>
17
<h2>5. Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN</h2>
17
<h2>5. Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN</h2>
18
<p>Seharusnya GBHN disusun dan ditetapkan oleh MPR.</p>
18
<p>Seharusnya GBHN disusun dan ditetapkan oleh MPR.</p>
19
<h2>6. Pengangkatan presiden seumur hidup</h2>
19
<h2>6. Pengangkatan presiden seumur hidup</h2>
20
<p>Karena tidak ada aturan tentang jabatan presiden seumur hidup. Menurut pasal 7 UUD 1945 (sebelum diamandemen), presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali.</p>
20
<p>Karena tidak ada aturan tentang jabatan presiden seumur hidup. Menurut pasal 7 UUD 1945 (sebelum diamandemen), presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali.</p>
21
<h2>7. Pembentukan MPRS</h2>
21
<h2>7. Pembentukan MPRS</h2>
22
<p>Presiden Soekarno membentuk sendiri MPRS melalui Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959. Padahal, seharusnya MPRS dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.</p>
22
<p>Presiden Soekarno membentuk sendiri MPRS melalui Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959. Padahal, seharusnya MPRS dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.</p>
23
<p><em>Nah,</em>ketujuh penyimpangan itulah yang pernah dilakukan saat Soekarno memberlakukan sistem demokrasi terpimpin. Pemberlakuan sistem ini justru membuat pemerintahannya terkesan otoriter atas kebijakan-kebijakan yang dibuat olehnya. Selain penyimpangan terhadap pancasila dan UUD 1945, Soekarno juga membuat<a>penyimpangan terhadap politik luar negeri</a>.</p>
23
<p><em>Nah,</em>ketujuh penyimpangan itulah yang pernah dilakukan saat Soekarno memberlakukan sistem demokrasi terpimpin. Pemberlakuan sistem ini justru membuat pemerintahannya terkesan otoriter atas kebijakan-kebijakan yang dibuat olehnya. Selain penyimpangan terhadap pancasila dan UUD 1945, Soekarno juga membuat<a>penyimpangan terhadap politik luar negeri</a>.</p>
24
<p>Gimana kamu sampai di sini, sudah paham? Buat kamu yang ingin belajarnya jadi lebih seru bareng kakak Master Teacher terbaik se-Indonesia, bisa banget<em>nih</em>gabung di<a>ruangbelajar</a> dan temukan materi pelajaran menariknya lainnya.</p>
24
<p>Gimana kamu sampai di sini, sudah paham? Buat kamu yang ingin belajarnya jadi lebih seru bareng kakak Master Teacher terbaik se-Indonesia, bisa banget<em>nih</em>gabung di<a>ruangbelajar</a> dan temukan materi pelajaran menariknya lainnya.</p>
25
25